Di Tengah Heboh Wacana Revisi UU, KPK Lantik 3 Deputi Baru


Satu minggu terakhir Indonesia dihebohkan oleh wacana revisi Undang-Undang KPK yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai bagian dari upaya pelemahan KPK. Di tengah kehebohan wacana tersebut, Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki melantik tiga orang deputi di auditorium gedung KPK, Rabu (15/10/2015.)

Adapun ketiga deputi yang baru saja dilantik yaitu:

Deputi Penindakan yang dijabat oleh Irjen Pol Heru Winarko, mantan Kapolda Lampung yang juga mantan staf Menkopolhukam;

Deputi Pencegahan dijabat oleh Pahala Nainggolan, dari unsur swasta; dan

Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) dijabat oleh Ranu Miharja, mantan Direktur Penuntutan KPK yang berasal dari Kejaksaan Agung.

Ketiga deputi terlantik juga menandatangani pakta integritas bersama dengan istri masing-masing.

Dalam sambutan acara pelantikan yang juga dihadiri oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan dan Jaksa Agung H.M Prasetyo tersebut Ruki berpesan agar dalam menjalankan tugas ketiga deputi taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan senantias menjaga audit anggaran dan kinerja yang dilakukan oleh BPK.

“Komisi kita adalah komisi independen, tapi sebagai komisi negara kita wajib taat kepada undang-undang negara yaitu pertama terhadap penggunaan uang negara yang harus akuntabel dan sebagai aparat penegak hukum yang berbuat atas nama negara harus patuh pada hukum acara. Alhamdulillah KPK mendapat hasil audit wajar tanpa pengecualian dari BPK walau masih ada hal-hal yang harus diperbaiki sedangkan audit kinerja kita juga masih dalam kategori A artinya masuk dalam lingkungan lembaga yang baik,” papar Plt Ketua Ruki.

Selain itu Ruki juga berpesan agar ketiga deputi yang baru dilantik bisa mempertahankan standar kualitas kinerja KPK yang telah dicapai sebelumnya dan tergolong baik. Salahsatunya adalah apa yang disebut sebagai ā€œ100 percent conviction rateā€ atau 100 persen terbukti di pengadilan. Selain itu, yang wajib diperhatikan adalah “zero defect” atau nihil kesalahan, dan “zero distortion” atau nihil ganguan. Dan, di atas semuanya, harus siap diperiksa.

“Tidak ada boleh kesalahan sedikit pun juga termasuk kesalahan numerik, tidak boleh penyimpangan ketentuan sedikit pun juga serta siap dieksaminasi salah satunya melalui BPK dan proses peradilan,” tegas Plt Ruki.

Your reaction?
omg omg
0
omg
haha haha
0
haha
grrr grrr
0
grrr
hiks hiks
0
hiks
wtf wtf
0
wtf
suka suka
0
suka
hmm hmm
0
hmm
ngeri ngeri
0
ngeri
huek huek
0
huek

Meski lama tinggal di luar, kecintaannya terhadap Bali tak pernah pupus. Perhatiannya diwujudkan dengan hal-hal sederhana. Menulis tentang Bali misalnya.

Di Tengah Heboh Wacana Revisi UU, KPK Lantik 3 Deputi Baru

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



OR



Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.

log in

Become a part of our community!
Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join PopBali Community
or

Back to
log in

Choose post type

List Poll Quiz