PHDI Tolak Besakih Masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Previous
RANDOM
Konvensi UN Bali, Nilai UN Harus Lebih Tinggi dari Nilai Sekolah
Next
Global dan Nasional

Gubernur Pastika Dukung Mobil Murah Ramah Lingkungan?

by Gusti PutraSeptember 20, 2013

Beberapa Gubernur telah menyampaikan penolakannya terhadap program pengembangan Mobil Murah Ramah Lingkungan atau yang dikenal dengan “Low Cost Green Car” (LCGC). Apa pendapat Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengenai program pemerintah pusat ini? Apakah akan mendukung atau menolak?

“Menurut saya bagus saja bagi orang yang tidak bisa beli mobil ‘kan ada yang murah,” jawabnya, di sela-sela menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Jumat (20/9).

Ia mendukung program pemerintah pusat ini, dengan alasan supaya masyarakat yang ingin namun tak mampu menjangkau karena harga tinggi, juga memiliki kesempatan untuk memiliki dan mengendarai mobil.

Namun, jika kategori “murah” yang ditawarkan masih kisaran 50 juta ke atas, menurutnya masih tergolong mahal dan itu belum membantu.

“Kalau ada Rp 20 juta gitu baru murah. Saya setuju saja biar rakyat bisa menikmati mobil,” imbuhnya.

Ditanya mengenai kemacetan yang mulai terjadi di Bali, terutama di jalan yang dari dan ke kawasan wisata, Gubernur membenarkan. Dan menurutnya, itu tak lepas dari tingginya angka migrasi ke Pulau Bali, mencapai 150 ribu orang per tahun, yang disebabkan oleh terbukanya peluang kerja di Bali.

Kemacetan tersebut, menurut Gubernur Pastika, bisa diatasi dengan pembangunan infrastruktur, utamanya jalan baru dan pelebaran jalan-jalan yang telah ada.

Ditanya perihal kemacetan karena hal itulah yang menjadi alasan Kepala Daerah lain menolak kebijakan pemerintah pusat atas Mobil Murah Ramah Lingkungan.

 

Jokowi dan Ganjar Tolak Mobil Murah

Sikap Gubernur Pastika yang mendukung program mobil murah ramah lingkungan ini, bertolak belakang dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baik Jokowi dan Ganjar sama-sama menolak program kebijakan pemerintah pusat ini dengan alasan jalan-jalan sudah pada macet.

Menurut Jokowi, penambahan kendaraan bermotor akan memperparah kemacetan dan polusi di wilayahnya, yakni DKI Jakarta. Yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta saat ini adalah sarana transportasi umum yang nyaman dan aman.

Namun, kemudian, ia enggan jika dikatakan menolak atau melarang kebijakan pemerintah pusat.

“Siapa yang melarang? Saya tidak menolak. Saya hanya ingin menyampaikan, mobil murah itu ndak bener,” ujar Jokowi pada Jumat (20/9).

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Mobil murah bikin macet. Apa lagi di Semarang, jadi tidak akan saya rekomendasi,” kata Ganjar usai menghadiri seminar Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Distribusi di Semarang pada Kamis (19/9).

Ganjar menilai, kebijakan mobil murah hanya akan menambah beban jalan dan membuat kota-kota besar semakin macet. Disamping itu, menurutnya, juga memperkuat citra bahwa Indonesia terjajah.

“Kalau buatan dalam negeri, oke, kalau cuma impor, lagi-lagi tak berdaulat. Kita dijajah lagi dengan mobil murah,” kata Ganjar.

Meski menolak, ganjar tak mengikuti jejak Jokowi yang sampai bersurat kepada Wakil Presiden Boediono.

 

Tanggapan Wapres Boediono

Ketika menyampaikan sambutan pada peresmian Indonesia International Motor Show (IIMS) Ke-21 di Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (19/9), Wapres Boediono sekaligus menanggapi surat Jokowi secara terbuka, di hadapan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang juga hadir di acara yang sama.

“Saya ingin merespons surat dari Pak Gubernur DKI Jakarta. Mohon Pak Wakil Gubernur menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa intinya pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam hal bekerja untuk mengatasi masalah-masalah di ibu kota, baik itu kemacetan, banjir, dan sebagainya,” kata Wapres Boediono

Menurut Boediono, industrialisasi otomotif harus tetap dikembangkan, karena sektor ini memiliki efek besar yang mampu menumbuhkan industri-industri penunjang di dalam negeri yang pada akhirnya akan menyerap banyak tenaga kerja.

“Misalnya, dalam membuat komponen X, kini trennya tidak lagi terbatas pada produsen satu negara saja. Negara yang cuma punya satu cantolan berbahaya sekali. Indonesia punya peluang besar untuk mengembangkan diri,” paparnya.

“Barangkali tidak perlu menghambat orang beli mobil, tapi kita bebani biaya kalau mobil itu masuk ke jalan-jalan ibu kota,” sarannya ketika menyampaikan sambutan pada acara yang sama.

Produk otomotif, kata Wapres, masih sangat diperlukan di daerah-daerah, termasuk Belitung, wilayah asal Wagub DKI. Dia pun tidak menginginkan mobil dan motor lebih menumpuk di kota-kota besar.

“Jadi, mari cari cara untuk mengatasi masalah ini tanpa mengorbankan tulang punggung industrialisasi, tanpa mengorbankan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda bangsa yang besar bakatnya,” ajaknya.

 

Hanya 3 Persen

Menurut Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, sepanjang 2013, produksi LCGC bisa mencapai 30 ribu unit. Jumlah ini, kata dia, hanya 3 persen dari total produksi pabrik kendaraan nasional. Sehingga, jika dikhawatirkan akan membuat kemacetan maka andilnya terbilang tak signifikan, hanya 3 persen saja dari total kendaraan baru yang muncul setiap tahunnya.

Sementara itu, sang atasan, Menteri Perindustrian Mohammad Suleman Hidayat—yang banyak menuai kritikan menyusul penolakan Jokowi—mengakui sebagai salahsatu penyebab kemacetan.

“Saya akui, saya salah satu penyebab kemacetan di Jakarta selain masalah infrastruktur. Itu salah satu kesalahan saya,” kata dia di gedung DPR RI, Jakarta baru-baru ini.

Namun Hidayat meminta semua orang jernih memandang masalah kebijakan mobil murah ini. Keberadaan mobil murah ini, menurutnya, mesti dilihat secara nasional, bukan cuma Jakarta. Protes LCGC, kata dia, tidak semestinya mengorbankan daerah lain.

“Mobil ini juga untuk daerah lain di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Hidayat beralasan, produksi LCGC merupakan strategi untuk mengantisipasi kawasan perdagangan bebas ASEAN yang berlaku mulai 2014. Menurut dia, negara-negara pesaing sudah memproduksi LCGC dan mengekspornya. Secara makro, LCGC juga bisa mengurangi pengangguran.

“Karena ada investasi untuk membangun pabrik komponen.”

Sebagai catatan, pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi untuk produksi Mobil Murah Ramah Lingkungan (LCGC) melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 33/2013 pada 1 Juli 2013. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No 41/2013.

Reaksi anda?
Bagus Banget!
0%
Keren!
0%
Wiih!
0%
Prihatin!
0%
Menjengkelkan!
0%
Membosankan!
0%
Lucu!
0%
Bingung!
0%
Gusti Putra
Meski lama tinggal di luar, kecintaannya terhadap Bali tak pernah pupus. Perhatiannya diwujudukan dengan hal-hal sederhana. Menulis tentang Bali misalnya. Dalam banyak kesempatan mungkin begitu ngotot dalam mengadvokasi Bali, namun di kesempatan lain ia juga kerap mengkritisi dengan sentilan-sentilan halusnya. Follow Gusti Putra di:

Komentar via FB

Leave a Response

SINDIKASI & REPUBLIKASI: Hanya diijinkan bila (1) untuk non-profit (2) mencantumkan popbali.com sebagai sumber disertai link. Selain cara ini tidak diijinkan.