Ini Yang Harus Ditindaklanjuti Agar Bandara Buleleng Terealisasi
Previous
RANDOM
Di Balik Misteri Kematian Turis Australia di Bali
Next
Lokal Bali

Kisruh Surat Suara: Jadwal Pilkada Bali Terancam Mundur

by Gusti PutraApril 24, 2013

Surat suara Pilkada Bali kisruh, lantaran formatnya dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU, dimana lambang partai dalam ukuran besar tercantum pada salahsatu foto pasangan calon. Akibat kisruh ini, jadwal pencoblosan yang semula 15 Mei terancam mundur.

Temuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bali menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara peraturan KPU dengan surat suara yang tercetak. Ketua Panwaslu Bali Made Wena, Selasa (23/4), mengungkapkan:

“Kalau mengacu pada Peraturan KPU Nomor 66 tahun 2009 pasal 6 ayat 2, dinyatakan surat suara hanya memuat foto, nomor urut, dan nama pasangan calon.”

Menurutnya, hal lain di luar itu tidak boleh dicantumkan dalam surat suara. Sementara laporan dari masyarakat menyebutkan,  dalam surat suara yang telah dicetak dan disitribusikan, logo PDIP tercantum pada foto pasangan calon Puspayoga-Sukrawan.

Surat Suara Dengan Lambang PDIP
  • FB
  • Twitter
  • Google+

Surat suara Pilkada Bali 2013 yang kisruh lantaran ada logo PDIP pada foto pasangan calon Puspayoga-Sukrawan (sebelah kiri). Foto: jaringnews.com

 

 

Kubu Pastika-Sudikerta Keberatan

Tim pemenangan pasangan calon Pastika-Sudikerta keberatan dengan format surat suara yang mencantumkan logo PDIP berukuran besar pada foto pasangan Puspayoga-Sukrawan.

Menurut anggota Tim Pemenangan Pastika-Sudikerta, Ketut Ngastawa, keberadaan surat suara yang mengikutisertakan logo partai itu diketahui setelah mendapat laporan dari masyarakat. Saat menyampaikan keberatan di KPU Bali, Selasa (23/4), ia mengungkapkan:

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat sejak Sabtu (20/4), tetapi saat itu kami katakan akan melihat dulu dimana letak dugaan kesalahan itu. Kebetulan pada waktu yang sama, Panwaslu juga menemukan hal yang sama setelah melakukan kajian atas peraturan KPU.”

Menurut Ngastawa, alangkah baiknya tetap mengacu pada ketentuan hukum apapun bentuknya. Ia juga mengatakan bahwa timnya senantiasa berjalan dalam koridor hukum. Ngastawa mengatakan:

“Kami saat penandatanganan kesepakatan surat suara hanya menyetujui format kami, bukan format yang lain-lain.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Sumarjaya Linggih selaku Ketua Tim Koalisi Bali Mandara yang mengusung pasangan calon Pastika-Sudikerta. Katanya, protes timnya tersebut didasarkan pada aspirasi masyarakat dan koridor hukum yang berlaku. Ia berharap agar aspirasi masyarakat diperhatikan.

Sementara itu Ketua Panwaslu Bali Made Wena menyampaikan hasil temuan memang terdapat perbedaan gambar surat suara yang disepakati pada 30 Maret 2013 saat pengundian nomor urut pasangan calon dengan yang dicetak.

 

Kubu Puspayoga-Sukrawan Bersikeras

Sebagai respon terhadap pengaduan masyarakat dan keberatan dari tim Pastika-Sudikerta, Panwaslu dan kedua tim pemenangan dari pasangan calon Pastika-Sudikerta dan Puspayoga-Sukrawan, dipertemukan di KPU Bali pada hari Selasa (23/4) guna mencari solusi bersama.

Pada pertemuan itu, Tim Pemenangan pasangan calon Puspayoga-Sukrawan bersikeras tetap mempertahankan logo PDIP pada surat suara Pilkada Bali.

Usai pertemuan, Ketua Bidang Hukum dan Humas DPD PDIP Bali Nyoman Sudiantara mengatakan:

“Memang usulan pertemuan ini dari Panwaslu, kami PDIP mengacu pada prinsip, efisiensi dan bertahan pada kesepakatan yang sudah ada. Surat suara juga sudah dicetak.”

Menurutnya, pencantuman lambang PDIP pada surat suara sangat prinsip, terlebih-lebih pasangan calonnya memang resmi diusung oleh PDIP. Ia menambahkan:

“Bagi kami harga mati yang tidak akan kami ubah. Kalau ini mau dihilangkan, mohon maaf saja, sampai kapan pun akan kami lawan.”

Dengan menampilkan lambang partai, kata Sudiantara, pihaknya ingin menonjolkan pada masyarakat Bali yang memang mayoritas berdarah “banteng”. Ia menyayangkan mengapa sampai persoalan logo menjadi dipermasalahkan oleh KPU.

Disamping itu, Sudiantara juga menegaskan:

“Sebenarnya kami PDIP sangat berharap Pilkada dapat berjalan aman dan tentram karena kondusivitas harga mati yang tidak bisa ditawar, tetapi jangan kami diutak-atik soal prinsip.”

 

Komisioner KPU Bali Mundur?

Surat suara Pilkada Bali yang berjumlah 2,9 juta lebih sudah selesai dicetak. Kini mengalami kekisruhan dan jadwal Pilkada terancam mundur.

Terkait kisruh ini, ada rumor santer menyebutkan bahwa Komisioner KPU Bali Divisi Logistik, Gayatri, mengundurkan diri.

Ketua KPU Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Rabu (24/4) mengaku belum menerima informasi langsung dari yang bersangkutan. Ia menegaskan:

“Bu Gayatri masih sedang mengerjakan tugas di Malang satu atau dua hari ini.”

 

KPU Bali Belum Memutusakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali belum memutuskan untuk mengundurkan pemilihan kepala daerah atau tidak dari jadwal semula 15 Mei 2013, menyusul terjadinya kisruh surat suara akibat tercantumnya logo PDIP.

Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Rabu (24/4), menerangkan:

“Terkait logo itu, saya pikir belum ada salah atau benar karena interpretasi Peraturan KPU No 66 Tahun 2009 pasal 6, antara Panwaslu dan kami beda.”

Oleh karena itu, keputusan pencetakan ulang kartu suara dan pengunduran Pilkada Bali atau tidak, ia belum bisa memastikan.

Lanang Perbawa sendiri mengaku hari ini akan berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan KPU Pusat terkait persoalan tersebut dan paling lambat Kamis (25/4) akan digelar pleno.

“Pasal 6 itu sudah kami koordinasikan dengan KPU dan memang ada interpretasi, bisa seperti penafsiran Panwaslu, bisa juga tidak. Karena yang diatur itu, bisa juga yang lainnya tidak dilarang.”

Ia juga berjanji untuk segera menggelar pleno supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan penyelenggara pilkada di tingkat bawah. Ia menegaskan:

“Tahapan pilkada sudah berjalan sehingga hal teknis ini menjadi penting.”

 

Mantan Ketua KPU Pusat: “Bermasalah”

Mantan Ketua KPU Pusat, I Gusti Putu Artha menilai surat suara Pilgub Bali yang berisi lambang dan tanda gambar partai politik berpotensi mengandung masalah secara hukum.

Mantan Ketua KPU Putu Artha
  • FB
  • Twitter
  • Google+

Mantan Ketua KPU, I Gusti Putu Artha

Penilaian itu, merujuk kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, yang mengatur norma, standar dan spesifikasi surat suara.

Dalam UU No 2 Tahun 2004, Putu Artha menuliskan via linimasa Facebooknya:

“Kita bisa melihat pasal 95 mengenai sah tidaknya surat suara, huruf c. menyebutkan: tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan.”

Rujukan kedua, yakni Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, menurut Putu Artha, dengan jelas menyebutkan bahwa surat suara memuat nomor, foto, dan
nama pasangan calon.

Sehingga, menurut mantan Ketua Pokja Nasional Pemilukada 2010 ini:

“Aturan hukum jelas mengatur bahwa yang BOLEH dalam surat suara adalah nomor urut paslon, foto paslion dan nama pasangan calon. Di luar itu TIDAK BOLEH, termasuk tanda gambar partai.”

Jika tanda gambar partai dibiarkan, ia memperkirakan akan muncul masalah di kemudian hari.

Mantan KPU Putu Artha
  • FB
  • Twitter
  • Google+

Linimasa Facebook milik mantan Ketua KPU Pusat, I Gusti Putu Artha. Rekaman layar: facebook.com

Ada 2 masalah yang bisa timbul, Putu Artha membeberkan.

Yang pertama, masalah pelanggaran hukum. Karena melanggar ketentuan (UU No 2 tahun 2004 Pasal 95 dan Peraturan KPU No 66 tahun 2009), maka surat suara bisa dianggap tidak sah dan hasil pemungutan suara, secara keseluruhan, jadinya menjadi tidak sah.

Yang kedua, problem teknis (penghitungan) suara sah. Putu Artha mencontohkan:

“Jika ternyata pemilih mencoblos gambar partai, bukan nomor calon, bukan foto calon dan nama calon, lalu bagaimana penyelenggara KPPS bisa mengkategorikan itu suara sah?”

Dalam salah satu komentarnya, Putu Artha menilai KPU Bali saat ini sedang dalam kondisi dilematis. Ia menuliskan:

“Diganti maka dianggap korupsi karena merugikan negara. Tak diganti dikatakan diintervensi dan melanggar aturan.”

Namun dirinya yakin KPU Bali masih netral.

“Saya melihat masalah kelalaian saja. Saya percaya (KPU Bali) masih netral.”

Untuk itu, Putu Artha menyarankan KPU Bali untuk segera berkonsultasi ke KPU Pusat.

 

Gubernur: Akan Tidak Baik Bila Pilkada Bali Cacat Hukum

Terkait kisruh surat suara Pilkada Bali, Gubernur Bali Made Mangku Pastika—yang juga salah satu calon peserta pilkada—meminta supaya aturan ditegakkan. Ia menegaskan:

“Jangan sampai proses ini menjadi cacat hukum, tidak legitimate dan tidak legal.”

Menurutnya, jika sejak awal sudah tahu cacat hukum, maka harus diperbaiki. Lagipula, akan menjadi tidak baik kalau Pilkada Bali cacat hukum.

Reaksi anda?
Bagus Banget!
0%
Keren!
0%
Wiih!
0%
Prihatin!
0%
Menjengkelkan!
0%
Membosankan!
0%
Lucu!
0%
Bingung!
0%
Gusti Putra
Meski lama tinggal di luar, kecintaannya terhadap Bali tak pernah pupus. Perhatiannya diwujudukan dengan hal-hal sederhana. Menulis tentang Bali misalnya. Dalam banyak kesempatan mungkin begitu ngotot dalam mengadvokasi Bali, namun di kesempatan lain ia juga kerap mengkritisi dengan sentilan-sentilan halusnya. Follow Gusti Putra di:

Komentar via FB

Leave a Response

SINDIKASI & REPUBLIKASI: Hanya diijinkan bila (1) untuk non-profit (2) mencantumkan popbali.com sebagai sumber disertai link. Selain cara ini tidak diijinkan.