Waria Spesialis Pencuri Minimarket Ditangkap di Denpasar
Previous
RANDOM
Absensi Kehadiran Pimpinan MPR RI Nol Persen, Ini Alasannya
Next
Pilihan

Penduduk Pendatang: Bukan Soal NKRI dan Toleransi Semata

by Gusti PutraMay 14, 2013

Pada Redite (12/5/2013) di bengkel sepeda motor milik Wayan Kaler….

“Saya bersukur sekarang tinggal di Bali, kemarin istri sakit mendapat pengobatan gratis di RSUP Sanglah dengan fasilitas JKBM” ujar seorang pelanggan yang dari dialek bicaranya sepertinya bukan orang sekitar.

“Bukan orang Bali ya?” tanya Wayan Kaler, sang pemilik bengkel yang entah mengapa kaca mata belalangnya selalu bertengger di dahi.

“Betul Bli, saya baru 2 bulan pindah ke sini,” jawab pelanggan itu dengan senyum ramah.

“Baru 2 bulan di Bali sudah dapat kartu JKBM? ” tanya Nang Kocong yang lagi nongkrong di bengkelnya Wayan Kaler. Nanangnya Gede Kocong memang sering duduk-duduk di ‘leneng’ sebelah bengkel karena ia dan keluarga kecilnya ngekost persis di belakangnya.

“Kan saya sudah KTP Denpasar,” jawab pelanggan itu dengan sumringah sambil mengeluarkan beberapa lembar uang untuk membayar jasa servis sepeda motornya.

Seperginya pelanggan itu, tinggal Wayan Kaler, Nang Kocong dan penulis yang masih di bengkel. Karena sibuk buka-buka Facebook di HP, dari tadi saya hanya jadi pendengar yang baik.

“Pak Gusti sepertinya tahu masalah ini…” Nang Kocong duduk beringsut mendekati saya.

“Kenken Cong, ada yang bisa dibantu?” penulis tanya sambil mata masih tertuju ke layar HP.

“Begini Pak Gusti, sudah lima belas tahun tinggal di Denpasar sampai sekarang saya masih pegang KTP Manggis (Karangasem). Sementara orang tadi tadi baru 2 bulan tinggal di Bali sudah punya KTP Denpasar, dapat kartu JKBM pula. Koq bisa begitu tu ya Pak Gusti?” Nang Kocong bertanya setengah protes.

“Dimana hak saya sebagai orang Bali? Kenapa justru pendatang dari luar Bali yang mendapat kemudahan sementara saya yang asli Bali, sama-sama orang Hindu, malah dipersulit hanya gara-gara beda kabupaten?” Nang Kocong masih meneruskan omelannya.

Karena pertanyaan Nang Kocong agak serius, saya tutup layar HP. Namun belum sempat saya bicara, Wayan Kaler sang pemilik bengkel keburu jawab duluan “kenkenang men Cong, ci be molas tiban dini nengil sing nyak ngurus KTP.” (=ya mau gimana lagi Cong, sudah 15 tahun tinggal di Denpasar tapi tidak mau ngurus KTP)

“Yeeehhhh… cang be taen ngurus Bli, Pak kelian ngorahang cang harus ngurus surat-surat kone malu, tur mesedia pipis anggon mayah administrasi. Dija jemakang cang pis, anggon meli baas kuangan,” Nang Kocong menceritakan kesulitannya, katanya sudah pernah mengurus KTP tetapi diminta menyiapkan surat-surat dan uang administrasi. Karena tidak punya biaya Nang Kocong pun urung ngurus surat-surat yang diminta.

“Pemahaman saya begini Bli Kocong…” penulis mulai nimbrung.

“Bali ada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga semua penduduk Indonesia berhak tinggal dan memperoleh pelayanan publik di Bali, tanpa memandang darimana dia berasal, suku, agama, ras dan antar golongannya. Dan itu sudah dijamin oleh undang-undang,” penulis memberi pengertian—berlagak seperti anggota dewan yang sedang menghadapi konstituent.

“Kalau benar ini NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, lalu kenapa ada pembakaran dan penyerangan terhadap orang Bali yang tinggal di Lampung dan Sumbawa?” tanya Nang Kocong dengan nada yang sudah mulai agak ‘kenyat’.

“Nah itu contoh buruk yang tak patut ditiru. Begitulah jadinya ketika Bhinneka Tunggal Ika tidak dijunjung. Jadinya berlaku semaunya terhadap sesama warga negara hanya karena perbedaan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan. Jangan sampai itu terjadi di Bali,” penulis menjelaskan, lagi-lagi, bak seorang anggota DPD RI yang ingin nyalon di 2014, padahal aslinya nasib penulis tak jauh beda dengan Nang Kocong, sama-sama buruh, sama-sama mekuli, sama-sama “ngalih baas jani jakan mani.”

“Ah Pak Gusti ini tak ada bedanya dengan semua calon gubernur yang berkampanye, hanya sebatas retorika. Meskipun cuma tamatan SMA, saya juga pernah belajar PMP, P4 dan teori-teori yang Pak Gusti sebutkan. Nyatanya pendatang di Bali pun tak menghargai kita. Meskipun di depan bersikap sopan, di belakang mereka mencap kita dengan label ‘kafir,’ penyembah berhala, calon penghuni neraka, bahkan tak mau berbelanja di warung kita, takut najis katanya” Nang Kocong menjawab dengan nada yang setengah emosi.

“Sudahlah Bli Kocong… jangan melebar kemana-mana. Persoalan kependudukan tak ada hubungannya dengan persoalan SARA. Sekarang persoalan Bli kocong kan cuma soal kependudukan, terutama KTP. Nah, apa masalahnya kalau Bli Kocong pegang KTP Karangsem? Apa nggak laku di Denpasar? Trus apakah karena KTP Karangasem juga Bli Kocong tak dapat kartu JKBM?” penulis bertanya.

“Ya jelas masalah Pak Gusti, KTP saya memang nggak berlaku di Denpasar. Itu kenyataan. Andai berlaku pastinya saya tidak dikenakan uang KIPEM dan tidak digedor pecalang pagi-pagi buta. Sementara penduduk pendatang dari luar Bali dengan mudah mendapatkan KTP Denpasar sehingga tidak perlu bayar KIPEM dan tidak dikejar-kejar pecalang seperti saya,” Nang Kocong menuturkan keluh-kesahnya sebagai pemegang KTP Bali namun luar Denpasar.

“Terus masalah JKBM, memang saya sudah dapat,” Nang Kocong meneruskan ceritanya.

“Ketika istri melahirkan beberapa bulan lalu, pihak rumah sakit suruh saya cari rujukan dari puskemas di kampung (Karangasem) terlebih dahulu, katanya karena KTP saya Karangasem,” imbuhnya.

“Sementara orang tadi, karena dia KTP Denpasar pasti bisa langsung dilayani tanpa repot-repot pulang kampung untuk mengurus surat rujukan” Nang Kocong membandingkan kasusnya dengan kasus pendatang tadi.

“Ini persoalan hak-dan-kewajiban Bli Kocong—terlepas apakah penduduk asli Bali atau pendatang,” penulis mulai menjelaskan.

“Hak-hak sebagai masyarakat kita peroleh setelah kewajiban dijalankan terlebih dahulu. Dalam kasus pendatang tadi misalnya, dia melaksanakan kewajibannya dengan mengurus administrasi sehingga berhak memperoleh KTP Denpasar dan pelanayanan JKBM tanpa mengurus ke kampungnya. Sedangkan Bli Kocong sendiri enggan mengurus administrasi, tentu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak—termasuk hak mendapat KTP Denpasar dan pelayanan JKBM,” penulis menambahkan.

“Sepertinya benar yang Pak Gusti utarakan, kewajiban kependudukan saat ini memang tak bisa lepas dari urusan administrasi. Sementara mengurus administrasi perlu uang. Sehingga hanya orang-orang yang mampu membayar sajalah yang diakui hak-haknya, meskipun baru tinggal di Bali beberapa bulan,” Nang Kocong mulai menyerbu penulis dengan sindiran pedas.

“Sementara orang-orang miskin yang tak mampu bayar seperti saya,” Nang Kocong meneruskan sindirannya, “harus rela kehilangan hak sebagai warga, tak berhak memperoleh KTP Denpasar, tak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, tak berhak menyekolahkan anak dan mungkin juga tak punya hak untuk bertanya, meskipun sudah sejak nenek-moyang saya ngayah dan mebakti di Bali.” Nang Kocong men skak-ster penulis hingga tak berkutik.

Harus penulis akui, sindiran Nang Kocong mampu menggedor otak penulis. Otak yang… mungkin sudah terlalu lama di-ninabobo-kan oleh selimut normatif yang memang terasa lebih nyaman.

Bisa jadi, justru orang-orang seperti Nang Kocong lah yang jauh lebih tahu situasi riil di lapangan—mengenai masalah kependudukan—dibandingkan orang-orang seperti penulis yang sok bijak, sok tahu dan sok berteori. Untuk itu, selanjutnya penulis memilih untuk menjadi pendengar yang baik dan bertanya sesekali.

“Sekarang begini Bli Kocong. katakanlah itu semacam perlakuan tak adil pemerintah terhadap penduduk yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Bali dibandingkan dengan pendatang yang baru beberapa bulan atau tahun tinggal di Bali. Lalu menurut Bli Kocong sebaiknya bagaimana?” penulis minta pandangannya.

“Harusnya ada aturan tertentu dari pemerintah yang bisa melindungi hak-hak orang asli di Bali,” jawab Nang Kocong bak seorang elite partai yang sedang ‘mengkritisi’ kebijakan pemerintah.

“Pendatang tadi misalnya, meskipun mampu membayar dan mengurus administrasi, kenyataannya baru 2 bulan tinggal di Bali. Sudah berapa kali ia ikut ‘ngayah’ membersihkan got dan membayar pajak daerah di Bali sehingga berhak memperoleh KTP dan layanan kesehatan yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan saya yang sudah sejak lahir ngayah di Bali?” Nang Kocong menjelaskan pemikirannya dengan sangat rinci dan gamblang.

“Sebagai warga Indonesia mungkin dia sudah banyak melakukan sesuatu di daerahnya sehingga berhak memperoleh pelayanan di sana, tidak di Bali dimana iya baru tinggal beberapa bulan yang bahkan ikut kerja baktipun mungkin belum pernah,” Nang Kocong menjelaskan lebih jauh.

“Lalu, seharusnya bagaimana?” penulis bertanya lagi.

“Mungkin perlu ada masa waktu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pendatang, 3-5 tahun misalnya, sebelum KTP Denpasar diberikan, sebelum hak-haknya sebagai warga Denpasar diberikan sama seperti warga yang sudah berpuluh-puluh tahun ngayah di sini,” Nang Kocong memaparkan idenya lebih jauh.

“Baiklah Bli Kocong. Untuk sementara aspirasinya saya tampung. Nanti dibahas di rapat paripurna” penulis menutup obrolan dengan menirukan gaya seorang anggota Dewan sekaligus pamit untuk menjemput anak pulang sekolah.

Penulispun pulang dengan suara Nang Kocong yang terus mengiang-ngiang di telinga:

“Hanya orang mampu membayarlah yang diakui hak kependudukannya, sementara yang tak mampu harus rela kehilangan haknya.”

Dan…

“Sesama orang Bali dikejar-kejar oleh pecalang untuk urusan Kipem. Sementara yang dari luar Bali tidak, karena sudah membayar.”

Entah benar atau keliru, begitulah persoalan kepandudukan dalam pandangan mayarakat Bali seperti Nang Kocong.

Persoalan penduduk pendatang, menurut Nang Kocong, bukan semata-mata soal NKRI, Bhinneka Tinggal Ika, toleransi, menghargai perbedaan dan nilai-nilai normatif lainnya—yang sudah dipahami dan dilakoni oleh orang Bali dengan baik sejak dahulu. Melainkan soal praktek keadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban di wilayah-wilayah sempit. Wilayah dimana orang seperti Nang Kocong berjibaku menghadapi kerasnya persaingan hidup sehari-hari.

Salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengatakan:

“Kita tidak bisa mencegah penduduk pendatang secara semena-mena. Kita sebagai orang Bali lah yang harus siap dengan bekal kemampuan dan skill sehingga mampu bersaing dengan siapapun—termasuk penduduk pendatang. Yang perlu dicegah adalah penduduk pendatang tanpa skill atau mereka yang datang untuk membuat masalah, para pelaku terror misalnya.”

Di satu sisi betul bahwa semakin ketat kompetisi mestinya dijadikan cambuk untuk meningkatkan daya saing (meningkatkan kemampuan, keterampilan, etos kerja, dan lain sebagainya), bukan dengan menyalahkan kompetisi itu sendiri. Namun ada peraturan yang harus diterapkan secara konsisten dalam sebuah arena kompetisi. Memaksa petinju berberat badan 50kg bertarung dengan petinju berbobot 75kg jelas bukan sikap wasit yang fair.

Orang Bali—seperti Nang Kocong yang penulis kenal—bukan type manja yang sedikit-sedikit mengeluh, bukan type masyarakat yang suka menuntut ini-dan-itu dan bukan golongan komunall yang hanya duduk manis menunggu bantuan pemerintah. Tapi ketegaran dan penerimaannya bukan alasan yang boleh digunakan untuk memaksanya tersingkir ke pinggir arena.

Di bawah langit Kota Denpasar yang diliputi mendung, Anggara (14/5/2013), Nang Kocong sudah keluar rumah membonceng Men Kocong dan anak satu-satunya Gede Kocong. Katanya mau pulang kampung ke Manggis, Karangasem. Rencananya ia dan istri akan menggunakan hak suaranya di sana, tentu dengan disertai harapan, semoga mendapat pemimpin Bali yang bisa mengelola masalah kependudukan secara baik. Selamat memilih Gubernur, semeton Bali semua.

Reaksi anda?
Bagus Banget!
0%
Keren!
0%
Wiih!
0%
Prihatin!
100%
Menjengkelkan!
0%
Membosankan!
0%
Lucu!
0%
Bingung!
0%
Gusti Putra
Meski lama tinggal di luar, kecintaannya terhadap Bali tak pernah pupus. Perhatiannya diwujudukan dengan hal-hal sederhana. Menulis tentang Bali misalnya. Dalam banyak kesempatan mungkin begitu ngotot dalam mengadvokasi Bali, namun di kesempatan lain ia juga kerap mengkritisi dengan sentilan-sentilan halusnya. Follow Gusti Putra di:

Komentar via FB

10 Comments
Leave a response
  • pendatang
    May 27, 2013 at 12:22 am

    sepertinya penulis perlu belajar masalah ngayah dan pajak sebelum mencoba mengarahkan pikiran pembaca

    • Hero
      May 29, 2013 at 8:55 am

      @pendatang
      Klo u punya info coba share, apa yang u tahu tentang pajak dan ngayah/kerjabakti dan kaitannya dengan kependudukan? Klo baca artikelnya “8 aktivitas ilegal orang asing” dari penulis yg sama q yakin dia paham betul apa itu pajak. Klo dari nama (yg asli Bali) dan artikel-artikelnya yang lain tentang Bali q yakin dia juga paham betul apa itu ngayah dan kerjabakti.

    • aryana
      June 11, 2013 at 8:44 am

      Urun rembug masalah KTP : yang dimaaksud penduduk bali adalah mereka yang ber KTP Bali dari manapun asalnya,mempunyai hak dan kewajiban, haknya sama semuanya tapi harus tau bagai mana mempergunakan haknya jangan mentang mentang orang bali. ada aturannya. selaambat lambatnya 6 bulan harus tinggal menetap di bali , dan wajib mendapat KIPS/ kipem,idari tempat asalnya, dan setelah 6 bulan, kalau ingin menjadi penduduk bali ( KTP ) wajib menyertai surat pindah dari daerah asalnya, dan menunjukan tempat mereka bekerja,melapor ke Kadus/kaling.
      Sebelum KTP , dibuatkan Kartu kluarga. sangat mudah tidak berbelit kecuali oknumnya ,spt penuturan Pan Kocong. krn jaman sekarang kalau bisa diperlambat kenapa di percepat ahahahah. Denpasar sejakn tahun 2002 sudah mulai berbenah masalah kependudukan , mulai dgn memberlakukan KITAS/kipem, KTP on line.semuanya itu tidak gampang , dari internal oknum Dewan marah marah krn konsttuennya dipersulit dg masalah administrasi, external oknum kadus marah marah juga krn bisnisnya hilang maaf, KTP hanya Rp 6000, penduduk harus bayar Rp 30 000 sampai rp 50000,kalau sudah tertib kependudukan semuanya bisa lancar ga perlu ribut masalah data untuk apa saja , krn menusia merencanakan, manusia melaksanakan, dan menusia menikmati. bgm. diminta carin KTP jawabnya sy orang Denpasar, knp harus buat KTP, tapi kalau jual tanah baru kepupungan dan marah marah, sekian dulu ya laain kali masih banyak cerita tentang masalah kependuddukan yg harus dipahami tentang budaya bali krn bqli tidak memiliki SDA, yg ada hanya budaya yg menjadi bahan dagangan periwisata. maaf kalau tak berkenn.

  • selam bali
    June 8, 2013 at 3:00 am

    Saya orang islam lahir dan besar di bali. Nenek moyang kami sudah ratusan tahun di Bali. Bahkan dari bukti sejarah nenek moyang kami pernah jadi raja di Bali, di Jembrana tepatnya di Loloan, Beliau bernama Pattimi. Jadi kami merasa orang bali 100% ! . Walaupun kami bukan Hindu, Kami tersinggung kalau di bilang bukan orang bali apalagi dibilang pendatang.

    Jangan menang sendiri atau egois. Menganggap Bali itu cuma orang Hindu. Ingat orang Hindu di Bali itu asalnya dari Jawa, dari zaman Majapahit.

    Begitu juga saudara kita orang keturunan tionghoa yang sudah ratusan tahun di Bali, mereka itu sudah jadi orang Bali. Jangan anggap mereka pendatang.

    Kalau Anda anggap kami pendatang, bagaimana dengan orang asal Bali yang sudah lama bertransmigrasi di sulawesi? apa mereka selamanya bukan orang sulawesi ? yang adil Bli !

    PS: Yth Admin, tlg berbesar hati, jangan cuma pendapat yg pro Anda saja yg di muat…

    • Gusti Putra
      June 8, 2013 at 8:14 am

      Bli @Selam Bali. Tolong dibaca isi tulisannya dan dipahami bahwa inti persoalan di sini adalah ketidakadilan perlakuan antara penduduk (nang Kocong dalam kasus ini) yg sudah 15 tahun tinggai di Denpasar masih diperlakukan sebagai “pendatang” hanya karena beda Kabupaten dan tak mampu menanggung biaya administrasi. Di sisi lainnya, orang yg baru 2 bulan datang ke Bali sudah dapat KTP, hanya karena menanggung biaya administrasi. Pun Nang Kocong sangat menyadari bahwa administrasi itulah yg diutamakan saat ini oleh pemerintah, sehingga iya berpendapat bahwa hanya warga yg mampu menbayar yg hak2nya diakui. Dia samasekali tak mempersoalkan mereka yg sudah berpuluh2 tahun (apalagi beratus2 tahun) spt yang Bli sebutkan. Nang Kocong juga tidak mengatakan bahwa orang Bali itu hanya yg beragama Hindu. Persoalan agama, itu hak masing-masing individu, termasuk haknya nang kocong dan hak anda. Namun dalam tulisan ini, penulis sudah luruskan bahwa soal kependudukan tak ada kaitannya dengan agama. Itu jelas disebutkan (tolong dibaca lagi). Admin POPBALI tidak pernah sengaja utk tidak mempublikasikan pendapat yg kontra.

    • gede bakkar
      June 8, 2013 at 6:41 pm

      hehe… bli gusti… saya penganggum tulisan opininya bli gusti yg cerdas dan mencerahkan (ajari dong.. heeehehee.. just kidding). jarang-jarang saya nemu web saudara dari bali yg kualitas opininya sebernas bli gusti, bukannya tdk bagus tapi biasa2 aja, terlalu umum dan itu-itu aja, jadinya (maaf) bikin ngantuk dan bosan bacanya. tulisan bli gusti beda, enak dan bikin penasaran, trus bikin nyadar, yg tadinya tdk tahu jadi tahu, mantap deh pokoknya…

      tadinya sy enggan ikut komentar krn artikel-artikel bli gusti sangat-sangat sopan (tapi masih asik dibaca koq ahahah.. cuma jd tdk tega ngotorin dgn komentar heeeeheheee.. j/k). setelah baca komentarnya si @selam bali di atas, sy jd ingin ikut komentar, bolehkan? (boleh.. jwb sendiri heeehe).

      saya lahir dan besar di Banyupoh, Gerokgak (Buleleng), tapi sekarang kerja di kapal pesiar. Sejak kakek buyut sampai sekarang keluarga saya tinggal Bali dan beragama Islam (tapi tdk pernah jadi raja lho…. hehehehe… rakyat biasa aja).

      saya cuma mau bilang, saya tidak tersinggung dengan isi artikel bli ini dan yang lainnya. si @selam bali di atas aja yang berlebihan (maklum mungkin dia sedang setres.. lihat ketikannya pakai tanda seru… pasti dia lagi setress hihihi).

      usul utk bli gusti, tolong jangan tanggapi terlalu serius komentar2 spt si @selam bali di atas. sebagai orang bali beragama hindu bli gusti berhak memuji hindu dan bali, yg penting tdk menjelek-jelekan orang dan agama lain (sy tidak menemukan artikel bli gusti yg menjelek2an orang/agama lain). kalau saya punya website pasti saya juga muji-muji agama sy yg penting tdk menjelekkan agama lain.

      teruslah menulis opini bli gusti (terutama tentang bali.. sy suka). kita sama-sama peduli bali, saling menghargai, dan bersatu sesama penduduk bali. jangan hiraukan komentar orang-orang stress. bravo bali.

  • I Gede Arya Pardita
    July 14, 2013 at 11:47 am

    @Selam Bali

    Kalau sama saudara Tionghoa sama sekali tidak ada masalah, karena gen dan budaya orang Bali sendiri juga sudah banyak bercampur dengan Tionghoa… termasuk saya.

    Masalahnya pendatang sendiri yang tidak pernah mau berbaur dan mengeksklusifkan diri. Warung makan halal lah, ini halal lah, itu halal lah, berapa persen dari pendatang yang ikut ngayah? Di suatu forum saya bahkan baca mengenai trik-trik pendatang untuk menghindari pungutan (legal) dari banjar. WTF! Mau tinggal di Bali kok malah tidak mau berkontribusi…

    Kalau Anda menganggap diri Anda pendatang, terserah… Kalian sama saja. Selalu (ingin) berbeda.

  • bagas
    August 14, 2013 at 11:35 pm

    salam kenal dan sejahtra… maaf sebelumnya jika sayaa sangat lancang untuk menulis di artikel ini dan sya ingin sekali berbagi komentar, maaf sebelumnya, sya asli pendatang yg jauh disana…dibali sayaa banyak mendapatkan pengalaman yg paling berharga, dari spritual dan sosial, dan ditmpt kelahiran saya banyak juga warga dari bali dan seperti dibali jg rasanya, saya sangat suka dengan artikel ini… perlu fikiran yg jernih dan fokus untuk memahaminya, intinya menurut sya rejeki memang harus dicari dan dikejar, jika kt hanya pasrah dan menerima keadaan pasti tidak akan ada perubahan, kerasnya harga2 pokok yg berimbas pd ekonomi rumah tangga membuat kt harus extra mengeluarkan keringat lebih banyak lg, kt brusaha untuk brjuang melawan ekonomi kebutuhan hidup yg semakin lama semakin mahal,,dan mengalami hal hal yg pahit, tetapi jika melihat cerita artikel di atas td, apakah tidak ada satupun orang yg mau membantu untuk membuat ktp untuk orng yg menginginkannya meskipun tidak ada uang, setau sya… banyak orang yg sangat baik dibali ini,dan masih perduli dngn orang lain, yg msh mengingat jika membantu orang lain pasti swatu saat akan dibantu orang lain jg, sya 3thn dibali msh ttp memakai kipem sampai sekarang, saya suka dngn daerah ini, setiap 3bln sekali saya perpanjang, sya tidak pernah keberatan, utnuk tinggal disini dan membayar, meskipun ditmpt kelahiran sya tidak ada peraturan seperti ini, dngn adanya kipem sangat membantu untuk pengecekan pendatang yg tinggal dipulau bali, dan jika ada masalah atau keributan ditiap wilayah sangat membantu dan mempermudah untuk melacaknya, dngn adanya rajia kipem menurut saya lebih baik,,, lebih rinci soal data2 orang2 yg tinggal dibali, dan bs menekan kepadatan penduduk yg berlebihan, dimanapun kt berpijak asal niat dan brusaha untuk mengejar rejeki pasti ada saja jalannya, slalu ada jalan untuk niat yg baik, dan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan, maaf jika ada salah kata atau yg tidak berkenan dihati dengan tlisan sya ini, sya hanya berbagi pengalaman saja selama saya tinggal dibali.trimakasih…

  • widya kadek
    August 20, 2013 at 6:24 pm

    Bener kata pan kocong…. pendatang luar bali yg seperti itu tidak layak dan kita sebagai org bali malah di acuhkan… berikan dan utamakan dulu orang kita. Dalam percakapan tadi ada unsur korupsi yg semakin menggila ada uang urusan gampang…dekdek gumine… adaan zaman soeharto batak ye jak panakne dogen koruptor ane lenan tusing… maurusan aluh

  • Kunderemp
    October 3, 2014 at 10:11 pm

    Saya pernah tinggal di Bali dan pernah mendapatkan KTP Kuta, jadi saya perlu klarifikasi:

    1. kami, pendatang di Bali juga dikejar-kejar urusan KIPEM;
    2. Sebenarnya, KTP tidak diperuntukkan untuk pendatang kecuali yang jelas akan menetap lama seperti sudah menjadi karyawan permanen atau sudah memliki kontrakan.

    Tetapi, jujur saja, sebagai mantan pendatang di Bali, mungkin sebaiknya KTP juga harus dilekatkan dengan kewajiban budaya, bukan sekedar membayar iurannya.

Leave a Response

SINDIKASI & REPUBLIKASI: Hanya diijinkan bila (1) untuk non-profit (2) mencantumkan popbali.com sebagai sumber disertai link. Selain cara ini tidak diijinkan.