Persoalan Penduduk Pendatang di Bali

Penduduk Pendatang: Bukan Soal NKRI dan Toleransi Semata

Pada Redite (12/5/2013) di bengkel sepeda motor milik Wayan Kaler….

“Saya bersukur sekarang tinggal di Bali, kemarin istri sakit mendapat pengobatan gratis di RSUP Sanglah dengan fasilitas JKBM” ujar seorang pelanggan yang dari dialek bicaranya sepertinya bukan orang sekitar.

“Bukan orang Bali ya?” tanya Wayan Kaler, sang pemilik bengkel yang entah mengapa kaca mata belalangnya selalu bertengger di dahi.

“Betul Bli, saya baru 2 bulan pindah ke sini,” jawab pelanggan itu dengan senyum ramah.

“Baru 2 bulan di Bali sudah dapat kartu JKBM? ” tanya Nang Kocong yang lagi nongkrong di bengkelnya Wayan Kaler. Nanangnya Gede Kocong memang sering duduk-duduk di ‘leneng’ sebelah bengkel karena ia dan keluarga kecilnya ngekost persis di belakangnya.

“Kan saya sudah KTP Denpasar,” jawab pelanggan itu dengan sumringah sambil mengeluarkan beberapa lembar uang untuk membayar jasa servis sepeda motornya.

Seperginya pelanggan itu, tinggal Wayan Kaler, Nang Kocong dan penulis yang masih di bengkel. Karena sibuk buka-buka Facebook di HP, dari tadi saya hanya jadi pendengar yang baik.

“Pak Gusti sepertinya tahu masalah ini…” Nang Kocong duduk beringsut mendekati saya.

“Kenken Cong, ada yang bisa dibantu?” penulis tanya sambil mata masih tertuju ke layar HP.

“Begini Pak Gusti, sudah lima belas tahun tinggal di Denpasar sampai sekarang saya masih pegang KTP Manggis (Karangasem). Sementara orang tadi tadi baru 2 bulan tinggal di Bali sudah punya KTP Denpasar, dapat kartu JKBM pula. Koq bisa begitu tu ya Pak Gusti?” Nang Kocong bertanya setengah protes.

“Dimana hak saya sebagai orang Bali? Kenapa justru pendatang dari luar Bali yang mendapat kemudahan sementara saya yang asli Bali, sama-sama orang Hindu, malah dipersulit hanya gara-gara beda kabupaten?” Nang Kocong masih meneruskan omelannya.

Karena pertanyaan Nang Kocong agak serius, saya tutup layar HP. Namun belum sempat saya bicara, Wayan Kaler sang pemilik bengkel keburu jawab duluan “kenkenang men Cong, ci be molas tiban dini nengil sing nyak ngurus KTP.” (=ya mau gimana lagi Cong, sudah 15 tahun tinggal di Denpasar tapi tidak mau ngurus KTP)

“Yeeehhhh… cang be taen ngurus Bli, Pak kelian ngorahang cang harus ngurus surat-surat kone malu, tur mesedia pipis anggon mayah administrasi. Dija jemakang cang pis, anggon meli baas kuangan,” Nang Kocong menceritakan kesulitannya, katanya sudah pernah mengurus KTP tetapi diminta menyiapkan surat-surat dan uang administrasi. Karena tidak punya biaya Nang Kocong pun urung ngurus surat-surat yang diminta.

“Pemahaman saya begini Bli Kocong…” penulis mulai nimbrung.

“Bali ada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga semua penduduk Indonesia berhak tinggal dan memperoleh pelayanan publik di Bali, tanpa memandang darimana dia berasal, suku, agama, ras dan antar golongannya. Dan itu sudah dijamin oleh undang-undang,” penulis memberi pengertian—berlagak seperti anggota dewan yang sedang menghadapi konstituent.

“Kalau benar ini NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, lalu kenapa ada pembakaran dan penyerangan terhadap orang Bali yang tinggal di Lampung dan Sumbawa?” tanya Nang Kocong dengan nada yang sudah mulai agak ‘kenyat’.

“Nah itu contoh buruk yang tak patut ditiru. Begitulah jadinya ketika Bhinneka Tunggal Ika tidak dijunjung. Jadinya berlaku semaunya terhadap sesama warga negara hanya karena perbedaan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan. Jangan sampai itu terjadi di Bali,” penulis menjelaskan, lagi-lagi, bak seorang anggota DPD RI yang ingin nyalon di 2014, padahal aslinya nasib penulis tak jauh beda dengan Nang Kocong, sama-sama buruh, sama-sama mekuli, sama-sama “ngalih baas jani jakan mani.”

“Ah Pak Gusti ini tak ada bedanya dengan semua calon gubernur yang berkampanye, hanya sebatas retorika. Meskipun cuma tamatan SMA, saya juga pernah belajar PMP, P4 dan teori-teori yang Pak Gusti sebutkan. Nyatanya pendatang di Bali pun tak menghargai kita. Meskipun di depan bersikap sopan, di belakang mereka mencap kita dengan label ‘kafir,’ penyembah berhala, calon penghuni neraka, bahkan tak mau berbelanja di warung kita, takut najis katanya” Nang Kocong menjawab dengan nada yang setengah emosi.

“Sudahlah Bli Kocong… jangan melebar kemana-mana. Persoalan kependudukan tak ada hubungannya dengan persoalan SARA. Sekarang persoalan Bli kocong kan cuma soal kependudukan, terutama KTP. Nah, apa masalahnya kalau Bli Kocong pegang KTP Karangsem? Apa nggak laku di Denpasar? Trus apakah karena KTP Karangasem juga Bli Kocong tak dapat kartu JKBM?” penulis bertanya.

“Ya jelas masalah Pak Gusti, KTP saya memang nggak berlaku di Denpasar. Itu kenyataan. Andai berlaku pastinya saya tidak dikenakan uang KIPEM dan tidak digedor pecalang pagi-pagi buta. Sementara penduduk pendatang dari luar Bali dengan mudah mendapatkan KTP Denpasar sehingga tidak perlu bayar KIPEM dan tidak dikejar-kejar pecalang seperti saya,” Nang Kocong menuturkan keluh-kesahnya sebagai pemegang KTP Bali namun luar Denpasar.

“Terus masalah JKBM, memang saya sudah dapat,” Nang Kocong meneruskan ceritanya.

“Ketika istri melahirkan beberapa bulan lalu, pihak rumah sakit suruh saya cari rujukan dari puskemas di kampung (Karangasem) terlebih dahulu, katanya karena KTP saya Karangasem,” imbuhnya.

“Sementara orang tadi, karena dia KTP Denpasar pasti bisa langsung dilayani tanpa repot-repot pulang kampung untuk mengurus surat rujukan” Nang Kocong membandingkan kasusnya dengan kasus pendatang tadi.

“Ini persoalan hak-dan-kewajiban Bli Kocong—terlepas apakah penduduk asli Bali atau pendatang,” penulis mulai menjelaskan.

“Hak-hak sebagai masyarakat kita peroleh setelah kewajiban dijalankan terlebih dahulu. Dalam kasus pendatang tadi misalnya, dia melaksanakan kewajibannya dengan mengurus administrasi sehingga berhak memperoleh KTP Denpasar dan pelanayanan JKBM tanpa mengurus ke kampungnya. Sedangkan Bli Kocong sendiri enggan mengurus administrasi, tentu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak—termasuk hak mendapat KTP Denpasar dan pelayanan JKBM,” penulis menambahkan.

“Sepertinya benar yang Pak Gusti utarakan, kewajiban kependudukan saat ini memang tak bisa lepas dari urusan administrasi. Sementara mengurus administrasi perlu uang. Sehingga hanya orang-orang yang mampu membayar sajalah yang diakui hak-haknya, meskipun baru tinggal di Bali beberapa bulan,” Nang Kocong mulai menyerbu penulis dengan sindiran pedas.

“Sementara orang-orang miskin yang tak mampu bayar seperti saya,” Nang Kocong meneruskan sindirannya, “harus rela kehilangan hak sebagai warga, tak berhak memperoleh KTP Denpasar, tak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, tak berhak menyekolahkan anak dan mungkin juga tak punya hak untuk bertanya, meskipun sudah sejak nenek-moyang saya ngayah dan mebakti di Bali.” Nang Kocong men skak-ster penulis hingga tak berkutik.

Harus penulis akui, sindiran Nang Kocong mampu menggedor otak penulis. Otak yang… mungkin sudah terlalu lama di-ninabobo-kan oleh selimut normatif yang memang terasa lebih nyaman.

Bisa jadi, justru orang-orang seperti Nang Kocong lah yang jauh lebih tahu situasi riil di lapangan—mengenai masalah kependudukan—dibandingkan orang-orang seperti penulis yang sok bijak, sok tahu dan sok berteori. Untuk itu, selanjutnya penulis memilih untuk menjadi pendengar yang baik dan bertanya sesekali.

“Sekarang begini Bli Kocong. katakanlah itu semacam perlakuan tak adil pemerintah terhadap penduduk yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Bali dibandingkan dengan pendatang yang baru beberapa bulan atau tahun tinggal di Bali. Lalu menurut Bli Kocong sebaiknya bagaimana?” penulis minta pandangannya.

“Harusnya ada aturan tertentu dari pemerintah yang bisa melindungi hak-hak orang asli di Bali,” jawab Nang Kocong bak seorang elite partai yang sedang ‘mengkritisi’ kebijakan pemerintah.

“Pendatang tadi misalnya, meskipun mampu membayar dan mengurus administrasi, kenyataannya baru 2 bulan tinggal di Bali. Sudah berapa kali ia ikut ‘ngayah’ membersihkan got dan membayar pajak daerah di Bali sehingga berhak memperoleh KTP dan layanan kesehatan yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan saya yang sudah sejak lahir ngayah di Bali?” Nang Kocong menjelaskan pemikirannya dengan sangat rinci dan gamblang.

“Sebagai warga Indonesia mungkin dia sudah banyak melakukan sesuatu di daerahnya sehingga berhak memperoleh pelayanan di sana, tidak di Bali dimana iya baru tinggal beberapa bulan yang bahkan ikut kerja baktipun mungkin belum pernah,” Nang Kocong menjelaskan lebih jauh.

“Lalu, seharusnya bagaimana?” penulis bertanya lagi.

“Mungkin perlu ada masa waktu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pendatang, 3-5 tahun misalnya, sebelum KTP Denpasar diberikan, sebelum hak-haknya sebagai warga Denpasar diberikan sama seperti warga yang sudah berpuluh-puluh tahun ngayah di sini,” Nang Kocong memaparkan idenya lebih jauh.

“Baiklah Bli Kocong. Untuk sementara aspirasinya saya tampung. Nanti dibahas di rapat paripurna” penulis menutup obrolan dengan menirukan gaya seorang anggota Dewan sekaligus pamit untuk menjemput anak pulang sekolah.

Penulispun pulang dengan suara Nang Kocong yang terus mengiang-ngiang di telinga:

“Hanya orang mampu membayarlah yang diakui hak kependudukannya, sementara yang tak mampu harus rela kehilangan haknya.”

Dan…

“Sesama orang Bali dikejar-kejar oleh pecalang untuk urusan Kipem. Sementara yang dari luar Bali tidak, karena sudah membayar.”

Entah benar atau keliru, begitulah persoalan kepandudukan dalam pandangan mayarakat Bali seperti Nang Kocong.

Persoalan penduduk pendatang, menurut Nang Kocong, bukan semata-mata soal NKRI, Bhinneka Tinggal Ika, toleransi, menghargai perbedaan dan nilai-nilai normatif lainnya—yang sudah dipahami dan dilakoni oleh orang Bali dengan baik sejak dahulu. Melainkan soal praktek keadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban di wilayah-wilayah sempit. Wilayah dimana orang seperti Nang Kocong berjibaku menghadapi kerasnya persaingan hidup sehari-hari.

Salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengatakan:

“Kita tidak bisa mencegah penduduk pendatang secara semena-mena. Kita sebagai orang Bali lah yang harus siap dengan bekal kemampuan dan skill sehingga mampu bersaing dengan siapapun—termasuk penduduk pendatang. Yang perlu dicegah adalah penduduk pendatang tanpa skill atau mereka yang datang untuk membuat masalah, para pelaku terror misalnya.”

Di satu sisi betul bahwa semakin ketat kompetisi mestinya dijadikan cambuk untuk meningkatkan daya saing (meningkatkan kemampuan, keterampilan, etos kerja, dan lain sebagainya), bukan dengan menyalahkan kompetisi itu sendiri. Namun ada peraturan yang harus diterapkan secara konsisten dalam sebuah arena kompetisi. Memaksa petinju berberat badan 50kg bertarung dengan petinju berbobot 75kg jelas bukan sikap wasit yang fair.

Orang Bali—seperti Nang Kocong yang penulis kenal—bukan type manja yang sedikit-sedikit mengeluh, bukan type masyarakat yang suka menuntut ini-dan-itu dan bukan golongan komunall yang hanya duduk manis menunggu bantuan pemerintah. Tapi ketegaran dan penerimaannya bukan alasan yang boleh digunakan untuk memaksanya tersingkir ke pinggir arena.

Di bawah langit Kota Denpasar yang diliputi mendung, Anggara (14/5/2013), Nang Kocong sudah keluar rumah membonceng Men Kocong dan anak satu-satunya Gede Kocong. Katanya mau pulang kampung ke Manggis, Karangasem. Rencananya ia dan istri akan menggunakan hak suaranya di sana, tentu dengan disertai harapan, semoga mendapat pemimpin Bali yang bisa mengelola masalah kependudukan secara baik. Selamat memilih Gubernur, semeton Bali semua.