Cuaca: United States Of America, Mountain View United States Of America, Mountain View +18°C

Pop Bali

PHDI Tolak Besakih Masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

PHDI Tolak Besakih Masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

PHDI Tolak Besakih Masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
September 20
07:39 2013

Tanpa berkoordinasi dengan daerah, diam-diam, pemerintah pusat—melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)—telah memasukan Pura Besakih sebagai salahsatu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali menolak penetapan tersebut.

“Penetapan kawasan suci sebagai kawasan pariwisata nasional akan membawa dampak yang kurang baik terhadap arti dan makna dari kawasan suci itu sendiri,” ujar Ketua PHDI Bali, Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. di Denpasar, pada kamis (19/9).

Untuk itu PHDI Bali menolak penetapan tersebut dan akan meminta Pemprov dan DPRD Bali untuk menyampaikan hal itu kepada pemerintah pusat.

Menurut Sudiana, dalam mengeluarkan putusan yang menyangkut daerah, terlebih-lebih yang ada hubungannya dengan tempat suci pura, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan meminta masukan dari tokoh-tokoh umat Hindu dan adat setempat.

“Pemerintah terutama DPR Pusat dan DPRD Bali supaya hati-hati ketika menetapkan kawasan-kawasan yang strategis untuk pariwisata. Sedikit kita salah melakukan itu maka yang terjadi adalah pro dan kontra di masyarakat dan berujung pada keributan,” paparnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pura—terlebih Pura Besakih—adalah tempat suci yang kesakralannya harus tetap dijaga.

Untuk itu, masih menurut Sudiana, DPRD Bali dan Pemerintah Provinsi sebaiknya berhati-hati ketika diminta rekomendasi oleh pemerintah pusat mengenai penetapan suatu kawasan yang di dalamnya terdapat Pura.

Idealnya, Kata Sudiana, mereka perlu berkoordinasi dan meminta masukan dari pihak-pihak terkait seperti pengempon pura, desa pekraman, kalian adat dan tokoh-tokoh umat Hindu di Bali, sebelum rekomendasi disampaikan kepada pemerintah pusat.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan PP No. 50 tahun 2011 tentang “Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025” dan memasukkan pura terbesar dan dianggap pusat oleh umat Hindu di Bali, yakni Pura Besakih, sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

PHDI Bali akan meminta pemerintah pusat meninjau ulang penetapan tersebut dan mengeluarkan Pura Besakih dari status Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Namun bukan berarti melarang wisatawan untuk megunjungi dan melihat-lihat Pura Besakih.

Disadari bahwa, pada kenyataannya, kehadiran wisatawan yang mengunjungi Pura Besakih selama ini telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Namun tetap saja, fungsi Pura Besakih adalah sebagai tempat persembahyangan umat Hindu. Oleh sebab itu, menetapkan Pura Besakih sebagai kawasan wisata adalah suatu kesalahan yang tak boleh terjadi.

Tentang Penulis

Gusti Putra

Gusti Putra

Meski lama tinggal di luar, kecintaannya terhadap Bali tak pernah pupus. Perhatiannya diwujudukan dengan hal-hal sederhana. Menulis tentang Bali misalnya. Dalam banyak kesempatan mungkin begitu ngotot dalam mengadvokasi Bali, namun di kesempatan lain ia juga kerap mengkritisi dengan sentilan-sentilan halusnya. Follow Gusti Putra di:

Artikel Terkait

Komentar Via Facebook

2 Komentar

  1. Adi Bali
    Adi Bali September 20, 13:33

    Pura kan memang kawasan suci, sebaiknya tidak diperlakukan sebagai obyek wisata komersial. Itu domainnya umat agama yang bersangkutan. Kalaupun wisatawan boleh berkunjung, mestinya dianggap sebagai ijin dari umat tersebut melalui otoritas resminya (dalam hal ini PHDI). Bahkan semestinya Pemda-pun tidak semestinya ikut mengatur, karena itu kan domain agama, bukan domain pemerintah.

    Reply to this comment
  2. 2jikak raka udiana
    2jikak raka udiana October 28, 09:31

    Ampura, alon-alon dumun, sampunang kaderopon. Tatas uningke iraga napi KSPN punika? indayang kayunin tetimbang ring sor:
    1. Yadiastun tan ngranjing KSPN, boyake Besakih sampun “rame pariwisata” (pengunjung yadin artshop sakaluwir). Kandugi kawentenan kiprah pariwisata sane tan wenten aturan mainnya punika gumanti dahat mikewuhin kapungkur;
    2. Yan ke ranjingang ring KSPN, punika wantah peluang manut Undang2, dwaning kapungkur wenten “pembiayaan” manut strategi tur program nasional, utamane angge prabeya ngaryanin “rencana tata ruang” pamekas rencana zonasi (ini perlu biaya besar). Rencana zonasi puniki manut undang2 “harus” menyertakan masyarakat lokal, irika wawu patut iraga mejugjag: napi sane dados, wates amunapi dadose, sira sane dados, napi hukuman sane purun mamurug, muwah sane siwosan. Yening sami sampun cumpu raris adegang dados perda utawi perarem desa prkraman. Yan asapunika menawi tatas antuk nepasin iwang patut, boya kadi mangkin…saru gremeng dwaning durung wenten aturan main yang jelas.
    3. KSPN punika sampun 2011,…. dados wawu makeplug????? KSPN punika taler nganinin Kawasan sane tiyosan, dados Besakih (yang paling peka) manten sane makeplug??? Sira sane ngeplugang??? Ngiring kayunin…..jangan-jangan ini perang pribadi …nanging me-ajakan….provokasi anak jengah ulian kalah…..kantos PHDI terseret.
    Ampura.

    Reply to this comment

Tulis Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *